Ambisi Menjadi Negara Maju dan Mimpi Rantai Pasok Global
Hasil survei kepemimpinan Prabowo belakangan ini menunjukkan tingkat kepuasan rakyat yang menurun cukup tajam. Mudah-mudahan fenomena ini tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan ke depan akibat dinamika politik yang penuh gonjang-ganjing. Sebab jika itu sampai terjadi, jujur saja, mimpi Indonesia untuk keluar dari lubang kemiskinan dan menjadi negara maju bisa benar-benar punah.
Padahal, langkah kita menuju status negara berpendapatan tinggi (high-income country) sebenarnya bukan tanpa cermin. Sejarah sudah membuktikan keberhasilan luar biasa dari macan-macan Asia—seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan belakangan Malaysia—yang sukses melompati kutukan jebakan pendapatan menengah (Middle-Income Trap). Kunci lompatan mereka sederhana saja: bukan karena rajin membagikan bantuan sosial, melainkan karena keberhasilan menguasai sektor industri manufaktur dan masuk ke dalam rantai pasok global (Global Value Chain). Indonesia sejatinya menaruh harapan yang sama, yakni tidak sekadar jadi penonton atau pasar konsumtif, melainkan bertransformasi menjadi basis manufaktur modern yang efisien dan sanggup menyediakan jutaan lapangan kerja formal bernilai tambah tinggi bagi anak-anak muda kita.
Warisan Pembangunan Jokowi: Tantangan Efisiensi Modal dan Integrasi Infrastruktur
Bicara soal fondasi, selama sepuluh tahun era Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan nasional memang ditumpahkan habis-habisan untuk menggenjot proyek infrastruktur. Kalau kita lihat dari kacamata penerimaan negara, sektor konstruksi dan fisik ini sebenarnya memberikan sumbangan pajak balik (tax return) yang lumayan tebal. Lewat pemotongan PPN dan PPh Kontraktor secara real-time saat anggaran dicairkan, kas negara bisa langsung menikmati aliran dana segar.
Namun, kalau kita bedah lebih dalam pakai kacamata efisiensi modal, cerita di baliknya ternyata tidak seindah itu. Dalam ekonomi, efisiensi investasi biasa diukur lewat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR)—sebuah angka yang menunjukkan berapa besar modal yang harus dikucurkan untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Makin rendah angka ICOR-nya, makin efisien pula perekonomian negara tersebut.
Sayangnya, di sinilah letak masalah kita. Selama satu dekade terakhir, angka ICOR Indonesia malah membengkak dan mengendap di kisaran 6,2 hingga 6,5. Beda ceritanya kalau kita bandingkan dengan tetangga di ASEAN yang jauh lebih lincah. Malaysia sanggup menjaga ICOR-nya di angka 4,5, sementara Vietnam—yang sedang jadi anak emas investasi dunia—mencatatkan ICOR super efisien di angka 4,1. Bahkan Thailand pun masih bisa menekan modalnya di tingkat 4,8. Angka ICOR kita yang tinggi ini memberi sinyal jelas: triliunan rupiah uang rakyat yang ditanam dalam bentuk jalan, pelabuhan, dan bendungan ternyata belum efektif memicu pertumbuhan ekonomi riil secara cepat.
Lantas, di mana kunci perbaikannya? Tugas besar pemerintah sekarang adalah menyelesaikan sambungan antar-infrastruktur (last-mile connectivity). Jalan tol dan pelabuhan megah yang sudah terlanjur terbangun harus segera dihubungkan secara mulus ke kawasan industri, sentra pertanian, dan UMKM lokal. Langkah ini vital agar biaya logistik kita tidak mahal lagi, investor manufaktur asing (Foreign Direct Investment) mau datang membawa teknologi, dan negara bisa memetik aliran pajak berulang (recurring tax) dari pabrik-pabrik yang berproduksi.
Dilema Program Populis Prabowo: Jaring Pengaman vs Imbal Hasil Fiskal
Di sisi lain, kemudi kebijakan di era Presiden Prabowo membawa pergeseran arah yang cukup terasa ke program-program sosial akar rumput, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa.
Program-program ini tentu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kehadirannya memegang peranan penting sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) untuk menjaga stabilitas politik serta daya beli masyarakat bawah. Bagi investor asing sendiri, situasi politik yang adem dan perut rakyat yang terisi memang jadi fondasi rasa aman sebelum mereka menanamkan modal di suatu negara.
Namun, kalau dinilai murni dari postur APBN, kebijakan yang terlampau populis ini menyisakan dilema fiskal yang membayangi. Anggaran ratusan triliun rupiah yang dikucurkan untuk program sosial cenderung habis untuk konsumsi harian. Uangnya berputar di sektor informal, warung tradisional, serta komoditas bahan pangan yang bebas dari PPN. Akibatnya, penerimaan pajak balik (tax return) yang masuk lagi ke kas negara sangatlah kecil, bahkan hampir nol. Kebijakan seperti ini memang ampuh menahan gejolak sosial dalam jangka pendek, tetapi kurang kuat untuk mendongkrak kapasitas produksi dan kekuatan industri nasional jangka panjang.
Jalan Keluar: Memanfaatkan Bonus Demografi Melalui Reformasi Pendidikan
Melihat keterbatasan ruang anggaran APBN, pemerintah memang berada di posisi serba salah dalam membagi alokasi dana: antara pertumbuhan industri, keadilan sosial, atau stabilitas politik. Namun, jika kita tidak ingin kehilangan momentum Bonus Demografi (demographic window of opportunity) yang bakal menutup dalam dua dekade ke depan, kompas anggaran harus berani digeser ke investasi sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan vokasi yang tersambung langsung dengan industri modern.
Investasi di bidang pendidikan teknik, rekayasa, dan otomatisasi memang tidak memberikan hasil instan seperti membagikan bantuan tunai atau makanan gratis hari ini. Butuh waktu bertahun-tahun sampai seorang anak SMK atau mahasiswa teknik bertransformasi jadi insinyur andal. Namun, inilah satu-satunya cara paling rasional jika kita ingin memangkas angka ICOR Indonesia dari level 6,5 menuju tingkat ideal di bawah 4,0.
Ketika tenaga kerja lokal punya keterampilan tinggi yang dicari oleh industri dunia, investor asing tidak akan ragu membawa teknologi canggih dan mendirikan pabrik skala besar di sini. Dari sanalah rantai ekonomi yang sehat akan tercipta: industri berkembang, daya saing naik, ICOR membaik, dan negara menerima penerimaan pajak yang melimpah dari sektor formal secara berkelanjutan.
Pilihan kebijakan ini mungkin terasa kurang populis di mata publik karena menuntut rakyat untuk lebih disiplin, mau belajar keras, dan berjuang meningkatkan kapasitas dirinya secara mandiri. Namun sejarah membuktikan, negara-negara maju di Asia tidak pernah dibangun di atas fondasi kemanjaan sosial, melainkan di atas etos kerja dan karakter bangsa yang tangguh. Dengan basis ekonomi dan penerimaan pajak yang kuat dari sektor industri, pemerintah di masa depan justru punya kapasitas keuangan yang jauh lebih tebal dan mandiri untuk menyediakan fasilitas publik berkualitas tinggi—mulai dari sekolah gratis, rumah sakit modern, hingga jaminan sosial—bagi seluruh rakyatnya.
Komentar
Posting Komentar